Tanah Batak, Bali Kedua (?)

Komisi X DPR RI menyampaikan komitmen dan tekadnya agar Sumut dapat dijadikan “Bali Kedua” dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di tanah air. Komisi X DPR RI minta Dinas Kebudayaan Pariwisata (Budpar) Sumut dapat merumuskan program-program kongkrit, kemudian diajukan ke pusat termasuk juga ke Komisi X DPR RI agar dapat diperjuangkan penambahan dana pengembangan kepariwisataan di Sumut, kata Pimpinan Tim Komisi X DPR RI Prof Dr Anwar Arifin kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Dinas Budpar Sumut yang dipimpin Kepala Dinas Drs Ridwan Batubara MM di Tiara Hotel, Selasa malam. Hadir pada pertemuan tersebut pejabat Departemen. Budpar RI Pipin Mariatin Suparya, stakeholder kepariwisataan Sumut antara lain dari Bawisda, ASITA, PHRI dan MPI.

Saat ini (Tahun 2006) kata Prof Anwar, dana APBN untuk pengembangan pariwisata Sumut yang dikucurkan sekitar Rp9,440 M masing-masing Rp 7,947 M untuk Akademi Pariwisata (Akpar) Medan dan Rp1,492 M untuk Arkeologi. Dana itu tentunya tidak cukup bila dilihat dari potensi kebudayaan dan pariwisata Sumut yang cukup banyak yang membutuhkan dana cukup besar.

Jika melalui dana dekonsentrasi untuk membantu pengembangan pariwisata sebagaimana pada sektor-sektor lainnya ada kendalanya. Sebab, Status Pariwisata merupakan kantor kementerian bukan Departemen sehingga BPK melarang kementerian pariwisata memberikan dana dekon ke daerah. Namun begitu, tahun 2007 akan perjuangkan dana dekon tersebut demi komitmen mengembangkan industri pariwisata negeri ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, ujarnya.

Yang perlu dipikirkan apakah kebudayaan dan pariwisata dimasukkan lagi ke Depdiknas dan Dephub sehingga potensi masing-masing dapat dikembangkan secara maksimal seperti selama ini karena dana di departemen tersebut cukup besar dan bertambah besar dari tahun ke tahun, tambah Prof Anwar.

Dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata ini, Prof Anwar melihat yang perlu digarap pemerintah pada sektor kebudayaan karena bidang kepariwisataan sudah berdampak langsung pada sektor swasta seperti hotel, restoran dan agen perjalanan. Bagaimana jajaran Budpar Sumut mampu mengembangkan kebudayaan yang dapat dinikmati oleh wisatawan mancanegara (wisman) dan ditampilkan di berbagai even. Danau Toba misalnya dapat menjadi icon Sumatera Utara karena sudah mendunia, ujarnya.

UU Pariwisata Dirubah

Pada pertemuan itu, Komisi X DPR RI juga meminta masukan dari jajaran Hubdar Sumut mengingat saat ini Komisi X sedang ngotot-ngototnya membahas regulasi pariwisata dan melahirkan UU Kebudayaan. RUU Kepariwisataan tidak hanya direvisi tapi harus dirubah karena tidak menguntungkan pengembangan Budpar, kata anggota Komisi X Munawar Sholeh. Karenanya, dia minta agar permasalahan kepariwisataan di Sumut seperti banyak Perda akibat otonomi daerah yang memberatkan pengembangan pariwisata, pajak, restribusi yang mengada-ada termasuk tarif hotel dan travel yang tidak standar diperhatikan.

Kucuran Dana Pusat

Sementara itu, Kadis Budpar Sumut Drs H Ridwan Batubara MM mengatakan, potensi budaya dan pariwisata di Sumut cukup besar dan dapat menjadi sektor andalan peningkatan pendapatan pemerintah dan masyarakat manakala dikelola secara baik dan profesional dan didukung dana. Keterpurukan bidang pariwisata Sumut terjadi mulai sekitar tahun 1997 yang saat itu mulai terjadi krisis ekonomi berkepanjangan. Ditambah lagi kondisi infrastruktur seperti jalan yang rusak sehingga jarak tempuh ke tujuan wisata memakan waktu cukup lama. Belum lagi kondisi daerah wisata yang dikunjungi tidak lagi nikmat seperti di Danau Toba dan Brastagi rasa dinginnya sudah berkurang akibat kelestarian lingkungan tidak terpelihara dengan baik. Termasuk juga kualitas SDM belum optimal.

Banyak Kutipan

Kemunduran pariwisata di Sumut menurut Ketua Bawisda Sumut Ir Henry Hutabara sejak tahun 1997, saat itu Garuda menghentikan jalur penerbangan Amsterdam-Medan. Saat ini hanya 100-an orang wisman masuk ke Sumut menurun dari tahun lalu (2005) hanya 300 wisman. Mudah-mudahan Agustus 2006 ini, jalur penerbangan Amsterdam-Medan dibuka lagi dan Sumut bisa bernafas lagi mengingat kunjungan wisman banyak dari Eropa, Malaysia dan Cina, ujar Henry. Di RRC, ada 400 juta orang yang memiliki hubungan keluarga di Kota Medan. Ini-kan potensi.

Dari ASITA juga mengeluhkan banyaknya kutipan retribusi bagi agen perjalanan (travel) sehingga menimbulkan high cost. Ada sekitar 13 retribusi yang mesti dibayar oleh travel di Medan. Ada 10 persen pajak tiket, paket pariwisata juga dikenakan pajak. Bila dihitung, ada 47 Perda berkaitan dengan kepariwisataan di Sumut sementara di luar negeri hanya ada sekitar 2 atau 4 peraturan tentang kepariwisataan pada satu wilayah tertentu (propinsi).

Meskipun dana pengembangan pariwisata di Sumut hanya berkisar Rp 7 M (2006), pihaknya tetap berupaya potensi pariwisata dapat dimaksimalkan bekerja sama dengan stakeholder pariwisata. Kami sangat mengharapkan Komisi X DPR RI dapat memperjuangkan kucuran dana lebih besar lagi dari pemerintah pusat yang saat ini hanya sekitar Rp 9 M termasuk memperjuangkan dana dekon. “Berapalah kekuatan dana segitu (ditambah dana APBDSU Rp 7 M) bila dibandingkan dengan potensi pariwisata yang mesti dikembangkan di Sumut,” tegas Ridwan Batubara yang baru dua bulan menjabat Kadis Budpar Sumut Dinas Budpar Sumut akan mengusulkan dana pengembangan kebudayaan dan pariwisata sekitar Rp 77 M dalam APBD Sumut Tahun 2007.

Menurut Ridwan, potensi pariwisata Sumut yang dapat dikembangkan antara lain, Istana Maimun, Mesjid Raya, Kolam Buaya, Kesawan Square, Merdeka Walk di Medan, Tahura dan Bukit Gundaling di Karo, Wisata Iman di Pakpak Bharat, Danau Toba di Simalungun, Candi Portibi di Tapsel, pusat pengembangan agama/Islam di Barus Tapteng, Pantai Sejarah dan Istana Lima Laras di Batubara Asahan, Pantai Cermin di Sergai dll

Catt: Bendera Di Atas adalah Bendera Barus Direbut Belanda dari Barus Pada Tahun 1540. Barus saat itu berkoalisi dengan Kesultanan Aceh. Dengan sedikit modifikasi, bendera yang sama juga digunakan oleh Sisingamangaraja XII.

loading...